cara menjadi kader partai

Berikutini adalah beberapa cara kaderisasi yaitu: 1. Beri Kepercayaan. Beri kepercayaan kepada staf atau bawahan Anda, biarkan mereka melakukan apa yang mereka anggap benar, namun arahan strategis/konsep yang matang telah Anda berikan. Setelah itu lakukan evaluasi terkait kerja yang telah dia kerjakan tetapi, sifatnya bukan menggurui, namun DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi setiap Rabu akan menggelar 'Rumah Makan Gratis' di 12 kecamatan. Program ini baru diluncurkan di wilayah Kecamatan Bantargebang. Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati mengatakan, program ini diluncurkan bareng dengan Rumah Makan (RM) di setiap wilayah masing-masing yang telah ditentukan jajaran pengurus partainya. SemuaSimpatisan/Kader/Anggota Partai Nasdem yang mendaftarkan diri ke program O250 sebagai "Calon Kader Inti" di seluruh wilayah NKRI. Gunakan : KTP (Kartu Tanda Penduduk) / Kartu Pelajar / Untukmemperoleh anggota, kader partai Gelora bisa melakukan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan proses penjaringan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan partai kepada seseorang atau kelompok, baik secara ideologis bagi calon anggota yang belum pernah menjadi anggota partai, jalur kerabat kader partai maupun organisasi kepemudaan dan lainnya. PanduanRekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia , Kita semua berharap perkembangan politik dan kepartaian di tanah air akan melahirkan politisi dan kader-kader partai yang cerdas dan berintegritas. Jangan sampai adigium bahwa politisi itu sama saja di mana-mana terus menghantui kita. Dalam rangka mendorong perbaikan Wie Kann Ich Neue Frauen Kennenlernen. Jakarta - Partai Golkar menggelar acara Golkar Media Awards tahun 2023. Golkar Media Awards ini digelar untuk mengapresiasi para kader Golkar yang aktif mensosialisasikan kerja Partai Golkar lewat media sosial."Jadi awards ini untuk mengapresiasi kader Golkar di manapun berada karena tadi mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai pusat yang aktif mensosialisasikan kerja-kerja Partai Golkar dan juga kerja kader-kader Partai Golkar," ujar Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Meutya Hafid, di DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu 10/6/2023.Meutya mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi bagi para kader Partai Golkar. Media sosial, kata Meutya, salah satu cara yang digunakan partainya untuk menjangkau suara pemilih pemilu dari kalangan anak muda. "Jadi ini bentuk apresiasi bagi mereka yang aktif di sosial media, karena kita juga melihat tentu ketika di media sosial ini salah satu cara untuk menggapai pemilih-pemilih milenial atau pemilih pemula," mengatakan cara berkampanye Pemilu 2024 ini berbeda sekali dengan pemilu sebelumnya. Kini, kata Meutya, media sosial telah digunakan oleh 80 persen penduduk Indonesia."Ya sosial media penggunanya sekarang 80 persen penduduk Indonesia. Jadi tentu amat efektif, kita sekarang melihat di 2024 cara-cara berkampanye berubah sekali dengan cara 2019 ya, dimana pertemuan-pertemuan besar sudah jarang, pertemuan-pertemuan dilakukan di sosial media melalui Zoom dan lain-lain, cara-cara kampanye menjadi cara yang modern juga mengikuti perkembangan zaman," jelas Ketua Komisi I DPR ditanyakan terkait potensi perpecahan yang mungkin terjadi di media sosial, Meutya menjawab seharusnya para kader masuk ke media sosial untuk mendorong hal positif. Meutya ingin para kader Golkar menyampaikan kerja-kerja nyata lewat media sosial."Justru kader Golkar harus masuk ke sosial media karena Golkar ini partai tengah. Jadi mudah-mudahan dengan Golkar aktif di sosial media, perpecahan itu bisa diminimalisir," ungkap Meutya."Jadi kita dorong hal yang positif, kita antihoaks, kita berikan pesan-pesan Pemilu yang damai dengan menyampaikan kerja-kerja nyata, jadi bukan kerja-kerja serang menyerang," daftar pemenang Golkar Media Award 20231. Ketua DPD I Terpopuler Ketua DPD Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily2. Ketua DPD II Terpopuler Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi Akhmad Marjuki3. Akun Media Sosial Terpopuler Golkar Indonesia4. Politisi Muda Terpopuler Ketua Umum PP AMPG Ilham Permana5. Politisi Perempuan Terpopuler Anggota DPR RI Sari Yuliati6. Politisi Terpopuler Wasekjen Andika Hazrumy7. Anggota DPR Terpopuler Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid8. Anggota DPRD Terpopuler Anggota DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono9. Pejabat Publik Terpopuler Gubernur Riau Syamsuar dnu/dnu - Di tahun 2023, partai-partai politik di Indonesia akan disibukkan dengan pendaftaran bakal calon legislatif. Pasalnya, pada 1-11 Mei 2023 dibuka pendaftaran bakal calon satu partai politik di Indonesia, yakni Partai Golongan Karya Golkar sudah membuka pendaftaran anggota untuk menjadi kader Golkar. Mendaftar menjadi kader partai merupakan syarat wajib bagi warga yang ingin bertarung dalam perebutan kursi legislatif pada Pemilu pendaftaran calon legislatif Pemilu 2024 mendatang sebagai berikut Pendaftaran bakal calon anggota DPD, DPR, dan DPRD pada 1-11 Mei 2023 Penetapan daftar calon tetap diumumkan pada 11 Oktober 2023 Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 Bagi warga yang tertarik bertarung dalam perebutan kursi Pemilu 2024, maka bisa mendaftarkan diri menjadi kader partai politik yang sudah terdaftar di KPU Komisi Pemilihan Umum. Cara Daftar Anggota Partai Golkar Pendaftaran menjadi anggota Partai Golkar sudah bisa dilakukan dengan dua cara, yakni melalui website dan aplikasi. 1. Daftar melalui website Buka di pencarian dengan link berikut ini Download formulir pendaftaran link Lengkapi formulir pendaftaran Upload dan kirim ke email admin 2. Daftar melalui aplikasi Buka Playstore atau Appstore Cari partai Partai Golkar Setelah terunduh, buka aplikasi Masukkan NIK Nomor Induk Kependudukan Foto KTP, pastikan hasilnya sangat jelas, agar bisa dibaca oleh system Isi nomor telepon dan alamat email Lakukan foto selfie Tanda tangan secara digital Syarat Mendaftar Caleg 2024 Berikut adalah syarat pendaftaran Calon Legislatif Caleg pada Pemilu 2024 seperti dikutip laman Hukum Online Pendidikan Minimal SMA atau Sederajat Berusia minimal 21 tahun atau lebih Bertempat tinggal di Indonesia Bisa membaca, menulis dan berbicara dalam bahasa Indonesia Merupakan Kader Partai Politik yang terdaftar Ada catatan khusus untuk warga yang ingin menjadi caleg, khususnya aparatur Negara. Misalnya, TNI, polri, Pegawai Negeri Sipil PNS, pegawai BUMN/BUMD dan langkah pertama yang dilakukan sebelum mendaftar adalah mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatan saat ini. Struktur Pengurus Partai Golkar Ketua Airlangga Hartarto Sekretaris Lodewijk F. Paulus Bendahara H. Dito Ganinduto Jumlah Pengurus 222 Orang Alamat Kantor Jl. Anggrek Neli Murni XI A Jumlah Keterwakilan Perempuan 71 Persentase Keterwakilan Perempuan persen Baca juga Jadwal, Syarat dan Cara Daftar Caleg Nasdem 2024-2029 Jadwal, Syarat dan Cara Daftar Caleg PSI 2024-2029 Jadwal dan Syarat Daftar Caleg Demokrat 2024-2029 Jadwal, Syarat dan Cara Daftar Caleg PKB 2024-2029 - Politik Kontributor SulthoniPenulis SulthoniEditor Alexander Haryanto BAGI partai politik parpol mana pun, sekolah kader ialah bagian dari upaya memenangi kontestasi politik dan mempertahankan kekuasaan setelah memenanginya. Namun, sejatinya memenangi kekuasaan dan mempertahankannya bukanlah kerja tanpa kiblat. Kiblat pertama, bagi parpol mana pun juga, ialah mengikuti ketentuan undang-undang, yakni harus sesuai dengan ideologi dan regulasi yang berlaku, tetapi kendali yang lebih desisif tentu saja berasal dari kiblat kedua, yaitu pilihan konstituen sebagai subjek politik. Di sini, kedipilihan, ketercapaian ambang batas, atau kemenangan mensyaratkan bukan hanya kerja keras dan pengorbanan, tetapi juga kecakapan mengurus kebajikan. Di atas kertas, kendali regulatif boleh jadi mudah diurus. Persoalan verifikasi struktur organisasi partai, dokumen atau bahkan verifikasi faktual, terutama ketika sebuah partai mampu membiayai, tidaklah terlalu sulit. Namun, seperti terlihat dalam beberapa survei terakhir terkait elektabilitas partai, eksistensi partai-partai tertentu, bahkan yang sampai Pemilu 2014 terlihat aman’, kini mengalami penggerusan. Oleh karena itu, persoalan kendali sosial menjadi sangat penting diperhatikan jika sebuah parpol ingin tetap bertahan. Pendidikan bagi kader parpol hakikinya ialah terkait urusan kendali sosial, terutama bagi partai politik yang baru yang belum memiliki massa militan-tradisional punya kader yang cerdas, militan dan terampil ialah hal yang tak bisa ditampik. Meskipun kader politik yang terdidik dan terlatih utamanya diharapkan menjadi ujung tombak pemenangan, secara internal para kader ini bisa berkontribusi lebih banyak. Di samping dimungkinkannya pengembangan berbagai program yang bermanfaat bagi rakyat, partai bisa mengembangkan kohesivitasnya dan bekerja lebih efektif. Lebih jauh, ketika keterkelolaan dan kemenangan hakiki­nya ialah isu internal partai, keberadaan sumber daya manusia yang cakap dalam partai pemenang akan lebih memungkinkan keterurusan negara. Memenangi pemilu, oleh karena itu, bagi partai yang mempunyai kualifikasi seperti ini, bukan hanya memenangi suara rakyat, tetapi juga melempangkan jalan bagi kebajikan politik, yang pada gilirannya lebih memastikan keberlanjutan partai itu sendiri. Ketika pendidikan atau pelatihan politik dinilai sebagai proses yang mahal, melelahkan dan berproses panjang, partai-partai tertentu boleh jadi memilih cara instan. Meskipun tak terbukti manjur, sebab tak ada riset yang membuktikan keampuhannya secara empirik, mereka umpamanya hanya bertumpu pada mesin partai yang melicinkan jalan dengan uang. Tentu ada juga cara lain yang saat ini lazim. Partai atau politisi yang memiliki cukup modal bisa saja menyewa konsultan, mempekerjakan lembaga survei atau membayar orang atau tim tertentu secara khusus. Namun, lagi-lagi itu hanya satu bentuk usaha, yang ketika semua orang melakukan hal yang kurang lebih sama, hasilnya akan ditentukan oleh hasil kerja tim pemenangan secara keseluruhan. Singkat kata, meskipun dalam berbagai hal memerlukan pembiayaan yang tak sedikit, keterkelolaan kerja politik, hakikinya bertumpu pada keberadaan sumber daya manusia. Ketika berpolitik ialah kerja mengurus kehidupan sosial, politisi atau tim suksesnya, sebagai contoh, dituntut untuk memiliki keterampilan sosial yang tak bisa dibeli begitu saja. Di sini pendidikan kader partai politik menjadi tak bisa ditawar. Kesatria, bajingan, prajurit, dan ratu Dalam bukunya, Motivation, Agency and Public Policy 2003, Julian Le Grand bicara soal bagaimana kebijakan dan pelayanan publik yang baik itu mungkin. Mantan penasihat mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ini lalu bicara tentang pentingnya motivasi dan apa yang disebutnya sebagai agency keagenan. Supaya kebijakan publik bisa efektif dan efisien, menurut Le Grand, politisi, pelayan publik, dan juga penerima layanan publik perlu memiliki kedua hal ini. Motivasi diartikan sebagai hasrat internal atau pilihan tertentu yang menjadi pemantik tindakan, sedangkan agency dimaknai sebagai kemampuan untuk mengambil tindakan. Dalam ideologi dan sistem politik yang berorientasi kanan, yang bersandar pada mekanisme pasar, motivasi manusia diasumsikan memusat pada pencapaian kepentingan pribadi self-interest. Adapun bagi pendukung kebijakan-kebijakan yang bersifat redistributif, yang negara perlu campur tangan secara proporsional dalam memastikan kesetaraan dan keadilan terkait kebijakan publik, motivasi mesti memusat pada kepedulian pada yang lain altruisme. Le Grand selanjutnya menyebut mereka yang cenderung bermotivasi altruistik sebagai para kesatria the knights dan para pengejar kepentingan pribadi sebagai bajingan’ atau pemburu rente the knaves. Dalam era negara kesejahte­raan yang lebih bersandar pada kolektivisme di Inggris, kata Le Grand, terutama setelah euforia kemenangan Perang Dunia II, altruisme mendapat tempat yang besar dalam sistem layanan publik di Inggris dan banyak negara lainnya. Ini terutama karena banyak orang merasa berada dalam kapal yang sama’. Ketika campur tangan negara besar atau ketika pasar menjadi demikian koersif, yang kebijakan dan layanan publik yang ada membuat warga tak punya pilihan lain, muncul fenomena yang disebut Le Grand sebagai mentalitas prajurit pawns. Pelayan ataupun penerima layanan publik bersikap pasif, menunggu perintah atau perbaikan nasib sesuai keinginan pembuat kebijakan. Dalam konteks kerja pelayanan publik seperti ini, mudah muncul apa yang disebut sebagai free riders, pelayan publik yang malas, culas, manipulatif, dan sebagainya. Di sisi penerima layanan, orang-orang rela untuk menerima nasib dirawat di bangsal-bangsal rumah sakit dengan perawatan seadanya. Para murid di sekolah-sekolah juga terpaksa belajar apa adanya, dengan guru-guru yang juga berpenghasilan apa adanya. Situasi dan kondisi yang membuat orang-orang menjadi bermotivasi itu harus diubah. Kebijakan publik, kata Le Grand, terutama sejak masa pemerintahan Margaret Thatcher, kemudian digeser lebih ke kanan. Sebagai kebalikan dari mental prajurit, kebijakan-kebijakan yang dibuat harus bisa mendorong orang untuk bermotivasi sebagai ratu queens, yang perkasa dan mencintai hidup. Dia bisa bermain di tengah pasar untuk mencukupkan’ kepentingan pribadi, tetapi di sisi lain, dia ialah kesatria yang mampu berbuat bagi yang lain. Inilah yang kemudian disebut oleh Le Grand sebagai manusia dengan agency, yang punya kapasitas untuk berbuat dan melakukan perubahan. Pendidikan kader parpol Dalam konteks pendidikan kader partai politik parpol, empat kategori Le Grand tentu bermanfaat. Sesuai dengan ideologi dan doktrin masing-masing, parpol bisa memilih kiblat pendidikan kadernya apakah akan menjadi kesatria yang bermotivasi altruistik, bajingan yang fokus pada kepentingan pribadi, prajurit yang siap menerima perintah, atau ratu yang bisa bergerak bebas, perkasa dan desisif. Jika mengacu pada kiblat ideologis dan konstitusional serta kendali elektabilitas, partai politik tentu akan memilih untuk bergerak di tengah, bahwa kebebasan dan keterjaminan hak-hak warga negara secara adil itu sama pentingnya. Dengan kata lain, mendidik kader partai menjadi orang yang peduli itu sama pentingnya dengan memastikan keberhasilan mereka mencukupkan’ kebutuhan pribadi. Demikian juga, jika pilihannya ialah antara mendidik kader-kader partai menjadi prajurit atau menjadi ratu, prinsip keseimbangan tentu wajib jadi pertimbangan. Ruang gerak dalam struktur partai, bahwa siapa pun yang memiliki kemampuan untuk berbuat memiliki peluang, perlu terbuka. Akan tetapi, dalam situasi tertentu, kader partai ialah prajurit yang juga siap mengikhlaskan egoismenya, memiliki keberanian untuk menerima pilihan yang lebih baik dari apa yang sanggup dipikirkan dan dilakukannya. Jika bicara soal militansi, ini kita sebut saja sebagai militansi aktivis, bukan pasifis. Ilustrasi Politik anak muda sebuah partai politik di Indonesia masih dianggap tergantung sosok ketua umum partai. Seolah ketua umum menjadi satu-satunya faktor penentu terkait popularitas dan elektabilitas partai. Pada kenyataannya, sekuat dan sehebat apapun ketua partai, mereka masih membutuhkan tenaga dan gagasan kader-kadernya untuk mengoptimalisasi kinerja mesin partai. Dengan demikian, mendapatkan kader dengan talenta terbaik seharusnya menjadi prioritas seluruh pengurus partai di tingkat pusat maupun cabang. Berangkat dari hal tersebut, memahami politician branding semakin penting bagi setiap partai politik yang ingin maju dan beradaptasi dengan semangat zaman baru. Politician branding sendiri merupakan sebuah usaha partai politik untuk membangun citra positif agar menjadi ruang idaman dan jalan bagi publik, terutama generasi milenial yang ingin riset IDN Research Institute dalam Indonesia Milenial Report 2019, partai politik dengan tingkat awareness paling tinggi yang menembus 90 persen di kalangan milenial hanya PDI Perjuangan 93,9 persen, Partai Golkar 93,9 persen, dan Partai Gerindra 91,1 persen. Di sisi lain, 70 persen milenial memilih karena tokoh bukan partai politik. Dari data ini kita dapat melihat, bahwa politician branding belum dilakukan dengan baik oleh partai menjadi pekerjaan rumah bersama bagi partai-partai politik khusunya yang belum menembus tiga besar tersebut. Karena bagaimana pun, pada tahun 2019, suara terbesar berasal dari generasi milenial, kalangan ini menjadi kunci kemenangan politik. Namun ketidakpedulian mereka terhadap politik menjadi tantangan sendiri bagi partai untuk mendapatkan pasukan terbaik dari generasi milenial. Politician Branding untuk MilenialIlustrasi Milenial Foto PixabaySaat ini cukup sering ditemukan, generasi milenial yang mulai coba-coba ikut berpolitik, terlebih mereka lebih senang menjadi relawan pemenangan dari pada aktif terlibat menjadi kader partai. Menjadi relawan bagi sebagaian milenial, berarti mendapatkan benefit berupa uang jajan tambahan atau sembari menunggu lowongan pekerjaan lain. Untuk menjadi kader suatu partai politik, bukanlah pilihan utama bagi generasi ini, terutama bagi mereka yang miliki kemampuan di atas rata-rata. Alih-alih menjadi kader partai, mereka lebih senang menyediakan jasa dengan biaya yang lumayan besar. Tentunya dengan kinerja yang memuaskan dan hasil yang dapat generasi milenial dengan kemampuan pas-pasan malah betah hidup di partai, sembari mencaci-maki partainya sediri, membual dengan kerja serampangan. Banyak dari kalangan milenial macam ini, membawa pengaruh negatif terhadap kinerja dan citra partai. Bahkan, mereka tidak sungkan untuk membeberkan informasi internal partai kepada teman-teman sebayanya, agar terlihat kritis dan hebat. Dampaknya, merekrut anak muda seperti ini hanya akan membuat anggaran politik semakin besar dengan mesin partai yang tidak berjalan efektif dan efisien. Pola rekrutmen anak muda di dalam partai politik sering kali hanya mengandalkan kedekatan semata tanpa mempertimbangkan keterampilannya. Atau hanya menunggu anak-anak muda mantan organisasi mahasiswa yang masih kesulitan menembus lapangan kerja untuk masuk ke dalam partai politik. Hal ini yang selalu membuat, partai politik kesulitan untuk mendapatkan kader dengan talenta berkualitas, karena partai telalu senang menunggu calon anggota, dan menerima apa adanya kualitas anak muda yang asal mau bergabung. Maka dari itu, politician branding perlu dilakukan partai untuk mendapatkan calon politisi milenial dengan talenta terbaik. Caranya, partai politik harus mulai berbenah diri terutama terkait citra partai agar lebih fresh, fun, cozy, hype, passionate, dan millennial-friendly. Dengan demikian, partai politik bisa menjadi muara bagi berbagai macam aliran politik generasi milenial. Partai politik dengan politician branding yang baik, pastinya akan menjadi pilihan pertama bagi calon politisi generasi milenial berkualitas yang berniat terjun dalam politik. Tidak hanya meningkatkan partisipasi politik, milenial akan bangga menjadi bagian dari partai politik. Mereka tidak akan malu-malu lagi untuk menyatakan diri sebagai politisi sekaligus kader partai politik. Karena partai politik dengan citra yang keren akan membuat generasi milenial ikut merasa menjadi sesuatu yang keren pula. Tren ini tentunya positif bagi estafet kepemimpinan politik Indonesia di masa mendatang, selama tetap diarahkan kepada visi-misi yang politician branding dapat dioperasikan secara masif, partai akan mendapatkan banyak manfaat, tidak hanya dari energi segar para politisi newcomers. Tetapi juga kepada seluruh politisi senior yang akan membuat kedua belah pihak menjadi dinamis dan kolaboratif dalam merumuskan strategi kerja-kerja politik kontemporer. Seiring berjalan, partai politik harus memberikan jaminan, kenyamanan dan masa depan jejang politik yang fair bagi para politisi muda bertalenta untuk mendapatkan posisi strategis karena kemampuan dan keterampilannya. Apalagi mengingat generasi milenial merupakan generasi yang tidak loyal terhadap lembaga yang tidak dapat menegakan reward and punishment secara transparan, setara sekaligus adil. Jika ini tidak dijalankan dengan ideal oleh partai, fenomena bajing loncat yang marak dalam dunia politik di Indonesia akan semakin lestari dan berkembangbiak di benak politisi milenial kita hari ini. Bagaimana Partai Politik Memulainya?Ilustrasi Politik Foto Game of Thrones FacebookPolitician brading merupakan upaya jangka panjang dan konsisten untuk mengubah citra kader dan partai politiknya. Karena partai politik tidak bisa hanya mengandalkan relasi maupun patronase politik untuk mendapat calon kader milenial yang berkualitas. Partai politik harus lebih membuka diri untuk menarik milenial berkualitas di luar ekosistem partainya sendiri. Partai politik harus memulai mengoreksi segala infrastruktur maupun suprasktruktur. Mulai dari desain interior kantor sekertariat, berbagai produk kampanye politik hingga isu-isu strategis agar beradaptasi dengan selera generasi itu, politician branding perlu mempromosikan politician value propotion PVP dari partainya masing-masing. Maksud dari PVP adalah ketika partai memberikan janji terkait berbagai manfaat yang akan diberikan kepada para calon politisi yang mau bergabung menjadi anggota seperti ideologi yang sesuai, jejang politik yang terukur, jaringan politik yang luas, struktur politik yang berimbang, budaya politik yang menyenangkan, kantor partai yang asik, mendapatkan fasilitas pengembangan keterampilan, kompensasi atas prestasi dan lain semacamnya tergantung penawaran partai. PVP merupakan janji partai kepada kader yang harus dilaksanakan. Karena jika partai tidak bisa memenuhi semua janjinya kepada kader-kadernya, dapat membuat kader menjadi tidak loyal terhadap partai, terutama bagi kader-kader milenial nyang memiliki talenta bagus. Mereka dapat menjadi duri dalam daging atau berpindah partai untuk mencari kesempatan baru. Tentunya, dalam hal ini partai akan sangat demikian, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mendorong milenial masuk partai politik perlu memperlakukan milenial secara berbeda. Partai perlu melakukan modifikasi, improvisasi dan inovasi untuk menyerap gagasan politisi milenial. Partai perlu belajar memfasilitasi kreativitas dan imajinasi politik generasi milenial, agar tidak semakin berjarak dengan generasi ini. Karena dalam dinamika demokrasi saat ini, partai politiklah yang lebih membutuhkan calon politisi milenial berkualitas, bukan adalah Komisaris Warga muda, sebuah lembaga yang bergerak di kajian bonus demografi, youth policy, dan youth development. Ia dapat ditemui di Instagram 22 Desember 2022 Berita Golkar - Di tahun 2023, partai-partai politik di Indonesia akan disibukkan dengan pendaftaran bakal calon legislatif. Pasalnya, pada 1-11 Mei 2023 dibuka pendaftaran bakal calon legislatif. Salah satu partai politik di Indonesia, yakni Partai Golongan Karya Golkar sudah membuka pendaftaran anggota untuk menjadi kader Golkar. Mendaftar menjadi kader partai merupakan syarat wajib bagi warga yang ingin bertarung dalam perebutan kursi legislatif pada Pemilu 2024. Rangkaian pendaftaran calon legislatif Pemilu 2024 mendatang sebagai berikut - Pendaftaran bakal calon anggota DPD, DPR, dan DPRD pada 1-11 Mei 2023 - Penetapan daftar calon tetap diumumkan pada 11 Oktober 2023 - Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 Bagi warga yang tertarik bertarung dalam perebutan kursi Pemilu 2024, maka bisa mendaftarkan diri menjadi kader partai politik yang sudah terdaftar di KPU Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran menjadi anggota Partai Golkar sudah bisa dilakukan dengan dua cara, yakni melalui website dan aplikasi. 1. Daftar melalui website Buka di pencarian dengan link berikut ini Download formulir pendaftaran link Lengkapi formulir pendaftaran Upload dan kirim ke email [email protected] 2. Daftar melalui aplikasi Buka Playstore atau Appstore Cari partai Partai Golkar Setelah terunduh, buka aplikasi Masukkan NIK Nomor Induk Kependudukan Foto KTP, pastikan hasilnya sangat jelas, agar bisa dibaca oleh system Isi nomor telepon dan alamat email Lakukan foto selfie, tanda tangan secara digital Syarat Mendaftar Caleg 2024 Berikut adalah syarat pendaftaran Calon Legislatif Caleg pada Pemilu 2024 seperti dikutip laman Hukum Online - Pendidikan Minimal SMA atau Sederajat - Berusia minimal 21 tahun atau lebih - Bertempat tinggal di Indonesia - Bisa membaca, menulis dan berbicara dalam bahasa Indonesia - Merupakan Kader Partai Politik yang terdaftar Baca Juga Kabar Gembira! Airlangga Hartarto Pandemi Covid-19 Telah Berakhir, Kini Jadi Endemi Ada catatan khusus untuk warga yang ingin menjadi caleg, khususnya aparatur Negara. Misalnya, TNI, polri, Pegawai Negeri Sipil PNS, pegawai BUMN/BUMD dan seterusnya. Maka, langkah pertama yang dilakukan sebelum mendaftar adalah mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatan saat ini. Struktur Pengurus Partai Golkar 1. Ketua Airlangga Hartarto 2. Sekretaris Lodewijk F. Paulus 3. Bendahara H. Dito Ganinduto 4. Jumlah Pengurus 222 Orang 5. Alamat Kantor Jl. Anggrek Neli Murni XI A 6. Jumlah Keterwakilan Perempuan 71 Persentase Keterwakilan Perempuan persen sumber fokus berita

cara menjadi kader partai